Home Blog Page 18

Menteri PU Akan Cek Lokasi Galian C Ilegal di Ngawi

0

Ngawi , Percepatan pembangunan jalan tol trans jawa, ruas Solo – Kertosono, yang ditargetkan pemerintah pusat selesai pada tahun 2018, tentunya membutuhkan matrial pendukung jutaan meter kubik tanah urug. Hingga kini PT Waskita Karya sebagai pemenang tander proyek terus kebut pengurukan jalan di beberapa titik di Kabupaten Ngawi. Salah satunya di Desa Kendung Kabupaten Ngawi.

Menteri esdm meninjau galian urug

Namun tindakan ini jelas melawan hukum, karena tanah urug yang didapat berasal dari beberapa rekanan galian C yang tidak mengantongi ijin resmi.  Tanah urug galian C yang tersebar di beberapa titik berada di wilayah Kabupaten Ngawi, diantaranya di Desa Banyurip Kec Ngawi Kota dan Kecamatan Beringin. Serta masih banyak titik galian C ilegal yang di mainkan oleh para mafia proyek tol.

Di Kabupaten Ngawi hanya satu perusahaan yang sudah mengantongi ijin resmi tambang. Yakni PT Flash. Sedangkan usaha galian C  yang lain masih dalam proses pengurusan perijinan di Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jatim. Artinya, usaha tambang galian C tersebut masih banyak yang belum mengantongi ijin resmi dari pemerintah.  Di lapangan saat ini Waskita Karya selaku pemenang tander dan rekanannya masih keras kepala melakukan pengurukan dengan tambang tanah urug ilegal.

Penggunaan tanah urug ilegal jalan tol yang di terima ini jelas merupakan pelanggaran hukum menyangkut UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba,  UU RI  no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta UU RI no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah .

Mendengar adanya tindakan penggunaan tanah urug tol ilegal, memaksa Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat akan segera cek lokasi proyek tol dan galian C yang tersebar di beberapa titik Kabupaten Ngawi.

Menyikapi tindakan melawan hukum terkait dengan proyek nasional jalan tol, sampai saat ini pihak kepolisian resort Ngawi, juga belum ada upaya apapun untuk menjerat para pelaku. padahal sesuai dengan  UU nomor  4 tahun 2009, pengelolaan pertambangan liar masuk   kategori ketentuan pidana, dan diancam pidana  penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak Rp 10 miliar. (pul/**)

sumber pojokpitu.com

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan

0

Oleh : Parlindungan Sitinjak, Staf pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu :1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara.
Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Untuk memberikan gambaran tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, berikut akan diuraikan dalam artikel ini. Pemberian Izin Usaha Pertambangan BatuanPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya.
Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:? Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai? gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil? bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:I. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)II. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)I. Pemberian WIUP batuan1. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya2. Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota 3.
Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP4. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP5. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.II. Pemberian IUP batuan1. IUP terdiri atas : IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi 2. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansialII.a Pemberian IUP Eksplorasi batuan1. IUP Eksplorasi diberikan oleh :a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantaib. gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 – 12 mil dari garis pantaic. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai2. IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan3. Menteri atau guberrnur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi.
Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan4. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan5. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbukaII.b Pemberian IUP Operasi Produksi batuan1. IUP Operasi Produksi diberikan oleh :a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantaib. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikotac. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat 2.
IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi 3. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menunjang usaha pertambangannya4. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP 5. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru6. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP7.
Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota8. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baikKetentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam UU No 4 Tahun 2009 :
a) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
c) Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
d) Setiap orang yang rnengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif’ kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP.Semoga pembahasan tata cara pemberian IUP serta ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam kegiatan pertambangan batuan ini dapat memberikan gambaran dan mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar serta penerapan penegakan hukum sehingga dapat mengurangi dampak negatif pertambangan dan meningkatkan dampak positif melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku pembangunan infrastruktur, pendapatan asli daerah, serta penggerak kegiatan perekonomian di sekitar lokasi pertambangan.Sumber : Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

sumber :  esdm.go.id

Akibat Aduan Sampai Presiden, Penambang Gol C Ilegal Klaten Dibina Dinas PU dan ESDM

0

KLATEN, Pengusaha tambang Galian C/ Penambangan Mineral Bukan Logam  dilereng merapai mendapat pembinaan dari Dinas PU dan ESDM, khususnya bagi penambang illegal. Sebanyak 10 penambang yang diundang ke kantor, hanya 4 pengusaha yang menghadiri undangan. Klaten, Jumat (29/04).

Kehadiran penambang golongan C yang dikategorikan illegal, diruang Kadinas PU dan ESDM dihadapkan oleh Tim yang meliputi Dinas PU dan ESDM, Bappeda, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Dinas Pertanian dan pihak kecamatan Kemalang. Kebanyakan titik tambang yang diundang untuk hadir adalah di wilayah kecamatan Kemalang.

“Alasan yang mendorong untuk melakukan pembinaan karena ada aduan yang sudah sampai Presiden maka mau tidak mau kita harus melakukan pembinaan”, kata Widaya saat membuka acara.

Sriyono salah satu pengusaha tambang illegal menyampaikan dalam rapat, melakukan aktifitas penambangan baru 14 hari sejak pertengahan April 2016, dengan luas 4000 M2, tanah tersebut tanah “beran” (tidak produktif).

“Sistim pengelolaan kami dengan bagi hasil kepada pemilik lahan, RT, RW, Desa, setelah kita kupas lapisan atas sampai ketemu pasir  selanjutnya dikeruk secara manual, terangnya.

“Dalam sehari mampu menghasilkan 8 ritase, kita tidak memiliki dokumen apapun, tidak mengetahui proses perijinan”, pungkasnya.

Senada Giyanto yang juga pengusaha tambang gol C titik lain, memiliki 1 alat eskavator dan 8 truck, luas areal yang ditambang seluas 3800 M2, namun pernah mengajukan ijin reklamasi, tukasnya.

Ditambahkan Widaya kabid ESDM, modusnya hampir sama melakukan reklamasi lahan, dan ada pihak pihak tertentu yang siap membantu untuk mencarikan ijin mulai dari oknum Polisi, Dewan atau Eksekutive.

Kemalang sudah seperti metropolis, selama 24 jam tidak mati, hiruk pikuk dan derungan truck dan alat berat sudah mengganggu kenyamanan masyarakat.

Begitu juga tim yang lain dari bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bappeda, berharap tidak melakukan aktifitas tambang dulu sebelum ijin dilengkapi, dan harus sesuai zona sesuai Perda RTRW, mengurus UKL UPL.  Ada 8 Penambang Gol C yang legal/ resmi dan mereka tertib membayar pajak.

Berbeda dengan Dinas Pertanian, menegaskan bahwa untuk ijin Penataan lahan prinsipnya menata dan seharusnya menambah tanah subur dari luar. Jika ada niatan mengeluarkan material dari lokasi maka itu bukan penataan lahan, dan itu melanggar hukum.

Sarwo Edi Wibowo Pengusaha tambang yang datang belakangan secara terang-terangan menyampaikan dihadapan tim dan awak media mengakui sebagai penambang illegal.

“ Terimakasih atas pembinaan bagi penambang Illegal, Ada Perda, Undang-Undang, aturannya demikian, tetapi perlu diingat bahwa penambangan di Kemalang atas kemauan pemilik dan warga”.

Secara Komprehensif dibina dan itu kepada seluruh warga, “ Kita mendukung untuk ditutup tapi dibuka masalah tambang semuanya, penambang illegal dibutuhkan masyarakat karena kebutuhan ekonomi”, tegasnya.

Lanjut Sarwo Edi Wibowo, Penambang yang Legal sudah kaya, dan kesalahannya juga banyak tetapi tertutup kertas legal. Kita butuh keadilan, mari kita buka dari hulu sampai hilir, kita melanggar semua maka dengan resiko apapun kita tetap melakukan penambangan.

“Pihak atas (pemerintah dan instansi) tahu betul persoalan ini, tapi pura-pura tidak tahu”.

“Saya penambang illegal baik di Muntilan, Magelang, Kemalang, kalau ada di Jogja pasti saya nambang disana, resiko ditankap tidak apa-apa”, tambahnya.

Baca juga jual pasir jogja

Diakhir pembicaraannya Bowo panggilan akrab Sarwo Edi Wibowo menegaskan, pembinaan harus mulai dari bawah, warga masyarakatnya karena pelakunya ya Bayan, ya Lurah. Maka harus dibuka agar terang benderang, jika adil pasti rakyat mendukung. Dan ada beberapa yang tidak bisa saya sampaikan disini karena akan gaduh. Ini bukan persoalan kecil dari hal ini dapat menimbulkan dampak yang luar biasa.

“Kemarin ada LSM dari Bantul yang melaporkan ke Presiden, tadi malam saya tangkap dan laporan itu bikin malu Kapolda dan Kapolres, saya Koordinator Induk Koperasi Kepolisian wilayah Jateng dan DIY (Inkopol), ini urusannya Mabes”, pungkasnya.

Pembinaan terhadap penambang Golongan C (penambangan mineral bukan Logam) dilakukan atas dasar pelaporan dari Aktivis Anti Korupsi Independen ke presiden tertanggal 8 April 2016 yang lalu. Dalam laporan tersebut terdapat 12 titik penambangan di Kemalang yang berada di Tegalmulyo, Sidorejo, Kendalsari, hal ini melanggar UU no 4 tahun 2009  tentang pertambangan Mineral dan UU no 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas karena disnyalir memakai BBM jenis Solar bersubsidi mencapai 300 liter per hari.

Ihsan abd nusantara |waktoe

sumber : waktoe.com

Debu Merapi Lama Jadi Primadona Gunungkidul

0

Wonosari, (sorotgunungkidul)–Pasir dari wilayah Merapi merupakan salah satu bahan material yang digandrungi untuk mendirikan sebuah bangunan. Meskipun harganya lebih mahal dibanding dari tempat lain, pasir tersebut selalu menjadi primadona.

Lantaran pasir merupakan bahan pokok untuk mendirikan bangunan, maka permintaan pasir oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul selalu tinggi. Terbukti, truk-truk pengangkut pasir sering dijumpai di jalan.

Surono, pengusaha Batako di Kecamatan Wonosari menjelaskan, ada dua jenis pasir yang biasanya dipesan di wilayah Gunungkidul yakni jenis Progo dan Merapi. Berdasarkan kebanyakan pesanan kepada dirinya, pasir dari wilayah Merapi tetap menjadi favorit sejak dulu.

Baca juga:  jual urug jogja

“Untuk sampai di Gunungkidul harganya sekitar  Rp 1,4 juta per bak truk, itu sudah termasuk transport dan uang jajan,” ujar Surono, Selasa (05/04/2016).

Mahalnya harga tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan, namun stok barang langka karena dampak aturan tambang yang masih belum jelas.

“Saat ini susah cari pasir, penambang tidak selalu dapat banyak. Jadi dampaknya pesanan jadi agak lama,” kata Surono.

Soal pasir Merapi lama jadi favorit dipakai sebagai bahan dasar membuat bangunan, lanjut Surono, disebabkan karena pasir Merapi dianggap dapat menghemat jumlah penggunaan semen. Sebab pasir dari wilayah Merapi masih banyak mengandung abu.

“Kalau pasir yang dari Progo itu sudah tidak ada abunya lagi. Jadi bikin tambah boros penggunaan semennya,” tambah dia.

Popular Posts

FINISHING DINDING

Bulldozer Yogyakarta

Renovasi Rumah Jogja